POTRET PENDIDIKAN KEJURUAN HARI INI DAN PANDANGANNYA DALAM ISLAM (PART 1)

- www.inspirasidakwah.com - Pendidikan vokasi dan kejuruan di Indonesia kini sedang menjadi tren pilihan masyarakat. Dengan jaminan “kerja” pasca studi, sistem pendidikan ini membius dan menggerakkan anemo masyarakat di antero negeri ini untuk berbondong-bondong menyerbu stand pendaftaran siswa dan mahasiswa baru. Namun, fakta di lapangan menunjukkan, lulusan pendidikan kejuruan justru memberikan sumbangsih terbesar untuk lahirnya pengangguran terdidik di negeri ini. Sesungguhnya, apa akar masalah problematika ini? Bagaimana islam memandangnya? Artikel ini akan membahas isu strategis ini, memaparkan latar belakang munculnya kebijakan populer ini, mengurai akar masalahnya, dan mencoba memberikan pandangannya dalam kacamata islam berdasarkan kajian faktual-empirik dan pandangan akademik, serta studi yang ditempuh oleh penulis.

Dalam sistem pendidikan di Indonesia, terdapat berbagai bentuk dan jenis pendidikan, dua di antaranya adalah pendidikan kejuruan (SMK) dan pendidikan vokasi (D1/D2/D3). Pendidikan ini sangat erat kaitannya dengan DU/DI. Saat ini, DU/DI dituntut untuk menyiapkan diri guna menghadapi perdagangan bebas negara-negara ASEAN dan Cina (CAFTA) tahun 2015 dan perdagangan bebas global pada tahun 2020. Demikianlah salah satu poin hasil rekomendasi dari KTT APEC 2013 di Bali. Pemerintah meresponnya dengan menjadikan sinergisitas kementerian perdagangan, ketenaga kerjaan, dan pendidikan sebagai ujung tombak untuk mendukung kesiapan DU/DI tersebut. Oleh karena itu, pemerintah menyusun kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor dengan program KKNI melalui PP Nomor 8 Tahun 2012. Latar belakang politik luar negeri “Kesepakatan Pasar Bebas” inilah yang dijadikan dalih akademik dan seolah-olah logis oleh pemerintah untuk melahirkan kebijakan mempopulerkan pendidikan kejuruan (SMK) dan vokasi. Mengapa pemerintah tidak mengambil sikap politik untuk tidak sedini mungkin mengikuti kesepakatan-kesepakaran internasional tersebut? Inilah salah satu bukti negeri ini masih terjajah secara politik oleh kekuatan kapitalis, baik entitas pemilik modal maupun negara adidaya yang keberadaannya sangat menentukan hasil keputusan pertemuan G20, APEC, dan lembaga buatan para pemilik modal untuk melegalisasi penjajahan politik dan ekonomi di negara-negara berkembang, termasuk di dalamnya negeri jambrud katulistima, mantan macan Asia, Indonesia.

Pendidikan kejuruan diharapkan mampu meresponnya dengan positif, dengan menyelenggarakan pendidikan siap kerja dengan output yang mampu surfive dalam era perdagangan bebas, memiliki keterampilan dan keahlian spesifik, mengisi pos-pos kebutuhan tenaga kerja sebagai konsekuensi pasar bebas, dan memiliki mental berwirausaha sebagai realisasi kebijakan “ekonomi kreatif” yang dicetuskan pemerintah akhir-akhir ini. Namun, upaya ini terancam gagal dan jauh panggang dari api. Faktanya, pendidikan kejuruan justru melahirkan output penyumbang terbesar pengangguran terdidik, mental kerja yang buruk, dan identik dengan kerusakan pergaulan siswa, serta kekerasan dan lain sebagainya.

Ada beberapa faktor parsial (cabang) dan faktor pokok (akar) yang beriringan secara sistemik. Berikut, analisis faktual faktor-faktor parsial tersebut: Pertama, Tidak siapnya pemerintah dalam menyelenggarakan sistem pendidikan kejuruan. Hal ini nampak dari kurikulum yang masih kacau, tenaga pendidik yang tertinggal dari teknologi mutakhir, peralatan infrastuktur yang belum bisa beradaptasi dengan DU/DI, Dengan belum siapnya pemerintah saat ini, apa yang terjadi jika kebijakan komposisi SMK 70% : 30% SMA benar-benar direalisasikan? Kedua, belum adanya renstra jangka panjang, menengah, serta jangka pendek yang jelas dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota mengenai penyelenggaraan pendidikan kejuruan dengan melihat potensi daerah maisng-masing. Karena mereka sibuk dengan mengamankan posisi masing-masing dan memperkaya diri sendiri. Katiga, Sekolah sebagai penyelenggara pendidikan kejuruan justru menjadikan SMK sebagai ajang bisnis, dengan membuka program-program keahlian yang sedang diminati masyarakat, tanpa melihat potensi lokal, kebutuhan di DU/DI, dan renstra daerah dan nasional. Keempat, Rendahnya kualitas output pendidikan kejuruan. Hal ini mengakibatkan permintaan DU/DI menurun. Banyak DU/DI lokal kalah bersaing dengan DU/DI multinasional. Apalagi dengan semakin pesatnya kemajuan teknologi, banyak industri yang tidak lagi membutuhkan banyak pekerja manusia, karena sudah menerapkan sistem automasi menggunakan piranti-piranti mesin cerdas.

Dalam pandangan penulis, faktor-faktor cabang penyebab dari kekacauan sistem pendidikan kejuruan tersebut di atas berpangkal pada akar masalah yang utama, yaitu diterapkannya “kapitalisasi pendidikan”. Pendidikan tidak lagi menjadi lembaga negara yang mencetak generasi intelektual yang bermoral dan memiliki kecakapan hidup, namun lebih pada melahirkan pekerja-pekerja murah sebagai hasil tunduknya negeri ini pada hasil kesepakatan-kesepakatan lembaga internasional, atau lebih tepatnya “korporasi multinasional” yang menjanjikan investasi dan membuka peluang rekrutmen pekerja. Inilah penjajahan imperealisme gaya baru, yang diterapkan oleh kapitalisme global yang digawangi oleh Amerika dan sekutunya kepada Indonesia dan negeri-negeri kaum muslimin lainnya.

Kita sebagai intelektual muslim harus jeli dan memahami fakta ini secara komprehensif. Agar pemahaman terhadap akar masalah ini tidak pada permukaannya saja, Namun sampai pada akar penyebab lahirnya masalah-masalah cabang tersebut. Sehingga solusi yang ditawarkan jugalah tepat. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh penulis, berikut beberapa poin pandangan penulis terkait langkah strategis implementasi pendidikan kejuruan di era Khilafah Islamiyah. Pertama, pendidikan harus dipahami sebagai lembaga yang diselenggarakan oleh pemerintah secara gratis (kalaupun membayar, tidak memberatkan) sebagai wujud riayah kepada umat dengan tujuan mencetak generasi umat yang bersyakhsiyah islamiyyah dan memiliki kecakapan keilmuan serta keahlian yang ditekuninya berdasarkan pada kebutuhan umat yang diimplementasikan oleh negara. Kedua, Industri harus dipahami sebagai lembaga yang harus diselenggarkan oleh negara dan swasta (yang diizinkan oleh negara dan selalu dipantau), tempat di mana segala kebutuhan yang diperlukan umat dan negara terkait industri militer, pangan, tekstil pakaian, dan lain sebagainya diperoleh dengan mudah dengan menggunakan teknologi mutakhir, sebagai wujud riayah terhadap umat. Hal ini berbasis kepada kebutuhan negara dan umat. Jika tanpa adanya industri tersebut akan mengakibatkan bahaya kepada negara dan umat, artinya keberadaan industri tersebut adalah wajib, maka dengan kaidah ushul “Man laa yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib”, maka khilafah islamiyyah wajib menyelenggarakan industri tersebut baik dengan sumberdaya manusia dalam negeri (pegawai negeri khilafah), maupun dengan menggaji pakar/ahli/teknokrat dan teknologi mutakhir dari negara-negara kafir yang tidak sedang berperang dengan khilafah islamiyah. Ketiga, khilafah islamiyyah tentunya membutuhkan lahirnya para ilmuwan, ahli, teknokrat, pakar dan sebagainya sebagai upaya menyelenggarkan riayah secara maksimal kepada umat. Oleh karena itu, pendidikan kejuruan maupun pendidikan umum harus dirancang guna melahirkan kembali para ilmuwan dan teknokrat yang mujtahid, yang menjadikan aqidah islmiyyah sebagai landasan berfikirnya dan syari’ah islam sebagai standar tolok ukur kaca mata kehidupannya.

Guna melahirkan generasi emas umat islam tersebut, setidaknya ada beberapa jenjang pendidikan dan prioritas kurikulum yang bisa diimplementasikan kelak. Jenjang SD/MI kurikulum lebih diprioritaskan pada penanaman syakhsiyah (pola fikir dan pola sikap) islamiyyah, tsaqofah islam dasar (fiqih praktis), tahfidzul Quran, hadist, dan bahasa arab, serta sebagai persiapan masa baligh. Jenjang pendidikan SMP/MTs, kurikulumnya lebih diprioritaskan sebagai lanjutan dari jenjang sebelumnya. Karena di usia ini mayoritas sudah baligh, maka penekanan pada keterikatan pada hukum syara’ menjadi perhatian utama, di mana siswa mulai diajak berfikir kritis, rasional, beralasan, dan punya landasan dalilnya. Sehingga komposisi kurikulumnya terdiri dari penanaman syakhsiyah islamiyyah, tsaqofah islam lanjut (fiqih madzhab), tahfidzul Quran (muroja’ah dan menjaga/menambah hafalan jika belum selesai 30 juz), hadist, bahasa arab, sains, dan teknologi (disesuaikan pada bakat-minat dan kebutuhan negara/umat). Adapun untuk jenjang SMA/MA/SMK, kurikulumnya lebih menekankan pada konsepsi-konsepsi berfikir islam, baik pada sistem pemerintahan, ekonomi, politik, sosial, dan pergaulan, hukum-sanksi, ushul fiqh, tahfidzul Quran (muroja’ah dan menjaga/menambah hafalan jika belum selesai 30 juz), hadist, bahasa arab, sains keilmuan dan praktis-aplikatif, teknologi tepat guna, berwirausaha. Adapun untuk pendidikan tinggi/lanjut lebih menekankan pada spesialisasi untuk kepakaran sehingga sudah fokus pada bidang pengembangan masing-masing. Dengan demikian diharapkan akan lahir kembali generasi emas islam, para mujtahid yang juga pakar di bidang sains dan teknologi. InsyaAllah itu semua bisa tercapai dalan waktu dekat, dengan tegaknya institusi Khilafah Islamiyyah yang menjalankan penerapan islam secara kaafah. Wallahu’alam bishoshowab. -bersambung di part 2-

Oleh: Andika Bayusih Arvianto, S.Pd.

(Mahasiswa Pascasarjana S2 Pendidikan Kejuruhan Universitas Negeri Malang)

Diposting oleh Unknown di 15.37

Kirimkan Ini lewat EmailBlogThis!Bagikan ke XBerbagi ke Facebook

Label: Pendidikan